356 Perusahaan Masuk Radar Klh: Ketika Pengawasan Karhutla Mengancam Keberlanjutan Izin Usaha

356 Perusahaan Masuk Radar KLH: Ketika Pengawasan Karhutla Mengancam Keberlanjutan Izin Usaha

Environesia Global Saraya

30 October 2026

Langkah tegas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menempatkan 356 perusahaan dalam pengawasan ketat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi alarm keras bagi ekosistem industri. Penegasan sanksi berupa pencabutan izin lingkungan menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menoleransi kelemahan tata kelola pencegahan di areal konsesi maupun batas operasional usaha. Di tengah meningkatnya risiko musim kemarau, membiarkan pengawasan lahan berjalan seadanya sama saja dengan menyerahkan nasib kelangsungan bisnis pada ancaman sanksi hukum.

Sering kali, temuan pelanggaran di lapangan tidak dipicu oleh niat sengaja untuk merusak lingkungan, melainkan berakar pada sistem kendali internal yang longgar. Banyak perusahaan terjebak pada rutinitas pelaporan administratif seadanya—mengisi dokumen pemantauan dari balik meja tanpa verifikasi kondisi teknis secara riil di tapak proyek. Ketika kesenjangan antara berkas laporan dan realitas lapangan terungkap saat inspeksi mendadak, perusahaan harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat.

Dalam operasional harian, kerentanan sistem pengawasan internal ini umumnya bersumber dari beberapa celah krusial:

Sistem Peringatan Dini Tidak Berfungsi: Peralatan pemantauan titik panas (hotspot) dan ketersediaan embung air di batas konsesi tidak dirawat secara berkala.
Prosedur Pemantauan Pasif: Pelaksanaan inspeksi lapangan hanya dilakukan saat jadwal pelaporan resmi mendekat, bukan sebagai prosedur mitigasi harian.
Ketiadaan Evaluasi Beban Emisi dan Kualitas Udara: Mengabaikan pemantauan parameter baku mutu udara ambien di sekitar kawasan yang terdampak asap operasional.
Keterlambatan Penanganan Ketidaksesuaian: Temuan risiko kecil di lapangan dibiarkan menumpuk hingga akhirnya memicu krisis lingkungan yang meluas.

Dampak dari penetapan sanksi ketidakpatuhan oleh KLH merembet jauh melampaui denda finansial semata. Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan secara otomatis menghentikan seluruh rantai pasok dan operasional perusahaan. Lebih dari itu, rekam jejak kepatuhan yang buruk akan menjatuhkan peringkat PROPER ke kategori merah atau hitam, memicu penarikan investasi, serta menutup akses pembiayaan dari lembaga keuangan yang menerapkan kriteria keberlanjutan yang ketat.

Guna mencegah risiko pencabutan izin usaha, pengelola industri harus menggeser pola kerja dari tindakan reaktif menjadi pengawasan proaktif. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan melalui audit lingkungan internal, pengujian parameter baku mutu secara berkala, serta penyelarasan antara dokumen kesanggupan pengelolaan lingkungan dengan kapasitas operasional terkini.

Mendampingi pelaku industri menavigasi ketatnya pengawasan regulasi, Environesia Global Saraya menekankan pentingnya verifikasi lapangan yang obyektif dan berbasis data teknis yang teruji. Environesia hadir untuk memastikan seluruh instrumen kepatuhan lingkungan perusahaan Anda tidak sekadar memenuhi formalitas, tetapi benar-benar efektif memitigasi risiko di lapangan.

Sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL terdaftar resmi di KLHK dengan nomor registrasi 0174/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLHK, Environesia Global Saraya menyediakan layanan Kepatuhan dan Kinerja Lingkungan. Didukung oleh tim ahli independen dan auditor lingkungan terakreditasi, Environesia siap mendampingi fasilitas Anda dalam menjalankan audit kepatuhan internal, evaluasi keselarasan izin, serta penyiapan strategi peningkatan kinerja PROPER guna menjaga keberlanjutan investasi bisnis Anda.

Rapat Pemeriksaan Formulir KA, Progres AMDAL Pendirian Pabrik Serbuk Kayu Perum Perhutani oleh Environesia

Environesia Global Saraya

17 May 2023

environesia.co.id, Sukabumi - Menindaklanjuti kerjasama PT Environesia Global Saraya bersama Perhutani terkait Perijinan Pendirian Pabrik Serbuk Kayu Di Sukabumi Jawa Barat Tahun 2022 – PERHUTANI, Environesia menghadiri Rapat Koordinasi Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA)) dalam rangka penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Rencana Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu di RPH Hajuang Barat BKPH Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Rapat ini diselenggarakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK), Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. pada Rabu, (17/5) secara daring melalui pranala Zoom Meeting.

Rapat ini dipimpin Kasubdit Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana, Farid Mohammad, ST., M.Env, serta dihadiri oleh Tim Pakar, Instansi Pusat dan Instansi Daerah baik Instansi di Provinsi Jawa Barat maupun Instansi di Kab. Sukabumi. Tujuan dari rapat koordinasi tersebut untuk membahas langkah-langkah penyusunan AMDAL yang tepat dan komprehensif dalam rangka pembangunan pabrik serbuk kayu yang direncanakan.

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan lingkup dan kedalam metode studi Amdal, sehingga dapat mengarahkan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya PT Environesia Global Saraya menindaklanjuti seluruh Saran, Pendapat, dan Tanggapan yang telah disampaikan oleh para peserta Rapat.

Environesia sebagai Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal yang dipercaya oleh Perum Perhutani, berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam proses penyusunan AMDAL ini, sehingga Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu yang direncanakan dapat memenuhi prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. (admin/dnx)

7 Tahun Environesia Melampaui Batas, Bahagia Bersama Masyarakat

Environesia Global Saraya

12 May 2023

environesia.co.id, Sleman – Tepat 7 tahun pada 3 Mei 2023, Environesia sebagai perusahaan konsultan lingkungan terdepan di Indonesia, merayakan "7th Year Anniversary Environesia Melampaui Batas”. Dikarenakan berdekatan dengan masa libur Idul Fitri 1444 H seremoni dilaksanakan pada Senin, 8 Mei 2023 di lantai 3 Grha Environesia dihadiri oleh seluruh tim Environesia Group.

Puncak acara dilakukan dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Direktur Utama Saprian, S.T., M.Sc., beserta jajaran Direksi lain seperti Direktur Keuangan Ayu Ramayani, S.E.,M.Ak., Direktur Operasional & Pengembangan Bisnis Andi Muhammad Faisal, S.T. dan Manajer Konsultan Yusuf Wiryawan, S.T., M.Ling. Bertepatan dengan suasana bulan Syawwal, pada agenda tersebut dialnjutkan acara halal bi halal serta jamuan prasmanan untuk makan siang.

Direktur Utama Saprian, S.T., M.Sc. mengungkapkan kebahagiannya melihat Environesia berhasil sampai ke titik tersebut, tidak lain karena dukungan tim yang selalu solid serta mitra kerja yang loyal.

Acara utama kemudian dilanjutkan dengan agenda Environesia Social Care, di mana Environesia membagikan 150 paket sembako kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Grha Environesia, tepatnya di RW 42, Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman. Ketua RW 42.

Rahmat Yunus selaku Kepala RW 42,mengungkapkan kebahagiannya karena Environesia dapat berbagi dengan masyarakat sekitar. Ia berharap agar Environesia semakin maju dan sukses serta dapat kembali berkolaborasi dengan masyarakat di masa depan.

Direktur Utama Saprian, S.T., M.Sc. juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena telah menerima keberadaan Environesia di lingkungannya. Ia berharap bahwa Environesia dapat terus hadir dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Dengan rangkaian kegiatan yang meriah, Environesia berhasil merayakan ulang tahun ke-7 dengan penuh kebahagiaan dan makna. Semoga Environesia terus memberikan solusi lingkungan yang berkelanjutan dan inovatif, serta dapat memperkuat kemitraan dan kontribusinya kepada masyarakat. (admin/dnx)